Sapni: LHKPN Merupakan Wujud Pertanggung Jawaban Penyelenggara Negara

bangkalan.bawaslu.go.id - Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dijajaran Badan Pengawas Pemilu se-Jawa Timur tahun ini ditargetkan 100 persen.

Laporan LHKPN merupakan wujud pertanggung jawaban penyelenggara negara. Bawaslu berkomitmen mendukung upaya memperkuat kelembagaan di mata public dan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih. Hal ini disampaikan oleh sapni dalam sambutanya dipembukaan rapat kerja Bawaslu  Jawa Timur d Prigen-Pasuruan, 2 Maret 2010.

“ Berdasarkan laporan dari pusat sampai saat ini baru mencapai 80 persen yang telah terekap di Bawaslu RI, untuk itu Bawaslu Jatim menargetkan 100 persen LHKPN besok tercapai,” Ungkap Sapni Syahril Kepala sekretariat Bawaslu Jawa Timur.

Meneruskan sambutanya Sabni menjelaskan, selain LHKPN, Bawaslu RI juga akan mengupayakan Laporan Harta Kekayaan  Apatur Sipil Negara (LHKASN), LHKASN adalah wujud kepatuhan kita kepada negara, begitu juga dengan laporan SPT tahunan.

"Rapat kerja Pengisian LHKPN dilaksanakan oleh Bawaslu Jawa Timur dengan mengundang seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota, Koordiantor sekertariat dan Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP) dari 38 kabupaten -kota se-Jawa Timur.

(Humas Bawaslu Bangkalan)