RATNA DEWI PETTALOLO: OUTPUT PENANGANAN PELANGGAN BISA DIJADIKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI MASYARAKAT
|
Suasa rakoor review penindakan pelanggaran Bawaslu Kabupaten/kota se-Jawa Timur. [/caption]
bangkalan.bawaslu.go.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan menghadiri Rapat Koordinasi Review Laporan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota se – Jawa Timur. Acara yang digelar selama 3 (tiga) hari mulai Senin-Rabu (14-16 Oktober 2019) oleh Bawaslu Jatim bertempat di Bromo Park Hotel Kota Probolinggo.
Acara rakoor tersebut dihadiri oleh Kordiv. PP , Kordiv HDI serta 1 (satu) staf Bawaslu di 38 Kabupaten/Kota se-Jatim.
Komisioner Bawaslu RI Kordiv PP saudari Dr. Ratna Dewi Pettalolo,SH.,MH., mengatakan bahwa kegiatan rakor dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan komitmen melaksanakan azaz akuntabilitas. Sehingga publik akan tahu kerja-kerja Bawaslu kabupaten/kota dalam menjalankan tugas dan fungsi selama Pemilu 2019 yg didukung dengan bukti dan data riil, yg tidak mungkin dimanipulasi.
“Siapapun bisa bercerita tentang Pemilu, bahkan akhir-akhir ini banyak diskusi penanganan pelanggaran pemilu. Akan tetapi yang bisa bercerita fakta riil hanya Bawaslu”, ujarnya.
Salain itu Ratna Dewi Pettalolo mengharapkan output dari penanganan pelanggaran bisa dijadikan rujukan pendidikan politik dalam proses demokrasi Pemilu yang akan datang. Misalnya, Bisa dijadikan diskusi di lembaga pendidikan, atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang kepemiluan.
“Selain Pertanggung jawaban kepada publik, laporan penanganan pelanggaran bisa dijadikan data hukum pasca Pemilu, sumber informasi/literasi dan bahan evaluasi. dan ini merupakan kewajiban lembaga dan tanggung jawab personal pengawas,” jelasnya.
Sementara Ketua Bawaslu Provinsi Jatim Moh. Amin, M.Pd.I menghimbau kepada Bawaslu Kabupaten/Kota agar segera merampungkan validasi data penanganan pelanggaran dalam aplikasi SIGARU, untuk kemudian didokumentasikan demi kepentingan bersama.
"jumlah temuan selama tahapan Pemilu 2019 terdapat 12.630 yang tersebar di 38 Kabupaten/Kota se-Jatim. Angka tersebut menandakan bahwa penyelenggara Pemilu ini serius dalam mengawal demokrasi Pemilu," pungkasnya.
(Humas Bawaslu Bangkalan)
