Lompat ke isi utama

Berita

Pendalaman Materi Bawaslu Membelajarkan Vol. 2: I Gusti Putu Artha Kupas Persoalan Integritas Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

jpg

I Gusti Putu Artha selaku narasumber dalam kegiatan pendalaman substansi materi Bawaslu membelajarkan volume 2. 

Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Republik Indonesia secara daring, Rabu (18/11/2026). Kegiatan sesi kedua ini mengangkat tema “Problematika Tata Kelola Penghitungan dan Rekapitulasi Suara: Integritas Hasil, Akuntabilitas Penetapan, dan Kepastian Hukum Pemilu” dengan menghadirkan I Gusti Putu Artha sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, I Gusti Putu Artha menyoroti sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola penghitungan dan rekapitulasi suara, terutama terkait integritas penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Menurutnya, kualitas dan integritas penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), desa/kelurahan, hingga kecamatan memiliki pengaruh besar terhadap akurasi hasil pemilu.

Ia menilai, salah satu tantangan serius adalah potensi intervensi elite politik dan birokrasi lokal terhadap penyelenggara pemilu di tingkat bawah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi independensi penyelenggara dan membuka peluang terjadinya pelanggaran dalam proses pemungutan maupun rekapitulasi suara.

“Persoalan terbesar dan paling serius adalah mutu dan integritas penyelenggara pemilu di jenjang paling bawah,” ungkap I Gusti Putu Artha.

Ia menjelaskan, sejumlah persoalan yang pernah terungkap dalam persidangan Mahkamah Konstitusi antara lain pembukaan kotak suara dan pencoblosan ilegal, penggelembungan maupun pengurangan suara dalam rekapitulasi berjenjang, serta pengabaian keberatan saksi dan pengawas.

Sebagai salah satu gagasan penyelesaian, ia kembali mengemukakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pemilu melalui kerja sama dengan perguruan tinggi. Mahasiswa dari luar wilayah dapat dilibatkan untuk membantu pengawasan dan penyelenggaraan pemilu di daerah yang selama ini terpetakan memiliki kerawanan.

Menurutnya, keterlibatan mahasiswa diharapkan dapat meminimalkan pengaruh elite lokal sekaligus membantu mengatasi keterbatasan sumber daya manusia di sejumlah daerah.

Selain persoalan integritas penyelenggara, narasumber juga mengulas problematika teknis pemungutan suara, khususnya penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) online sebagai acuan verifikasi pemilih. Ketidakakuratan data pemilih dan belum optimalnya pembaruan data dapat menimbulkan persoalan ketika pemilih menggunakan hak pilih berdasarkan domisili terbaru.

Ia juga menyoroti perlunya kejelasan regulasi terkait persyaratan dokumen bagi pemilih yang telah memiliki hak pilih, tetapi belum mempunyai KTP elektronik. Menurutnya, pengaturan perlu mengakomodasi dokumen kependudukan lain, seperti Kartu Keluarga dan surat keterangan perekaman KTP elektronik.

Pada aspek rekapitulasi berjenjang, I Gusti Putu Artha menekankan pentingnya penyelesaian setiap persoalan di tingkat kecamatan agar tidak terus berlanjut ke jenjang kabupaten maupun nasional. Ia menilai, pengawasan terhadap proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) harus dilakukan secara ketat karena berpotensi menjadi titik rawan manipulasi suara.

“Pengawalan sangat ketat terhadap tiap proses rekapitulasi suara di level kecamatan menjadi salah satu solusi untuk mencegah persoalan yang berlarut hingga ke tingkat berikutnya,” jelasnya.

Ia juga memberikan perhatian terhadap penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Menurutnya, Sirekap memiliki potensi besar dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu apabila dijalankan secara terbuka dan optimal. Namun, pengalaman Pemilu 2019 dan 2024 menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan dalam proses penginputan dan penyajian data.

Karena itu, ia mendorong penguatan landasan hukum penggunaan Sirekap serta pemberian kewenangan yang lebih jelas kepada Bawaslu untuk mengawasi, memonitor, dan memastikan proses penginputan data berjalan secara tuntas.

“Apabila dalam sepekan setelah pemungutan suara Sirekap telah terunggah 100 persen TPS, transparansi hasil pemilu akan semakin kuat dan gugatan di Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat berkurang,” paparnya.

Dalam sesi diskusi, sejumlah peserta dari Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota turut menyampaikan pertanyaan mengenai pelaksanaan KKN Pemilu, konektivitas Sirekap dengan Siwaslu, kendala teknis rekapitulasi, hingga strategi mendapatkan penyelenggara pemilu yang berintegritas dan independen.

Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, narasumber kembali menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penggunaan Sirekap, seleksi penyelenggara yang lebih cermat, serta penguatan supervisi Bawaslu terhadap wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.