Lompat ke isi utama

Berita

Hadapi Tantangan Era Digital, Bawaslu Perkuat Pengawasan Integritas Pemilu

jpg

Dr. Hurriyah (kiri atas) saat menjelaskan bahwa integritas pemilu tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tahapan, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara secara jujur dan adil, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh integritas informasi di ruang digital.

bangkalan.bawaslu.go.id - Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengikuti kegiatan Pendalaman Substansi Materi Bawaslu Membelajarkan Vol. 2 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI), Kamis (19/11/2026). Kegiatan dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh jajaran Bawaslu dari seluruh Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, salah satu materi yang dibahas mengangkat tema “Bawaslu Integritas Pemilu Digital: Disinformasi dan Integritas Ruang Digital dalam Pemilu” yang disampaikan oleh Dr. Hurriyah, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik (PUSKAPOL) Universitas Indonesia.

Dalam paparannya, Dr. Hurriyah menjelaskan bahwa integritas pemilu tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan tahapan, pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara secara jujur dan adil, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh integritas informasi di ruang digital.

Menurutnya, informasi, persepsi, serta pengalaman politik masyarakat turut membentuk preferensi pemilih. Oleh karena itu, ruang digital memiliki pengaruh besar terhadap integritas pemilu, baik dari sisi prosedural, kompetisi, maupun kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan.

“Bisakah kita memiliki integritas pemilu tanpa integritas informasi? Sosialisasi, budaya, dan komunikasi politik merupakan faktor penting dalam membentuk preferensi pemilih,” menjadi salah satu pertanyaan reflektif yang disampaikan dalam materi tersebut.

Lebih lanjut, Dr. Hurriyah memaparkan tiga dimensi ancaman di ruang digital, yakni integritas informasi melalui penyebaran hoaks dan disinformasi, integritas kompetisi melalui amplifikasi artifisial dan kampanye terselubung, serta integritas institusi melalui upaya delegitimasi terhadap penyelenggara, proses, dan hasil pemilu.

Ia juga menjelaskan bahwa disinformasi dapat menjadi bagian dari operasi pengaruh yang bertujuan membentuk persepsi pemilih, memperbesar polarisasi, menumbuhkan sikap apatis, hingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara dan hasil pemilu.

Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) generatif juga menjadi perhatian dalam pengawasan pemilu digital. Teknologi tersebut memungkinkan produksi konten manipulatif dalam skala besar, penyebaran informasi yang lebih cepat, serta penciptaan konten sintetis yang menyerupai rekaman atau pernyataan autentik.

“AI bukan sumber tunggal masalah ataupun masalah utama, tetapi AI berpotensi memperbesar kapasitas manipulasi yang telah ada,” demikian salah satu poin penting dalam paparan materi tersebut.

Dalam konteks pengawasan, Bawaslu didorong untuk tidak hanya berfokus pada identifikasi konten yang diduga melanggar, tetapi juga memperluas perspektif pengawasan terhadap perilaku, pola, relasi, serta dampak aktivitas digital terhadap integritas kompetisi pemilu.

Pengawasan juga perlu memperhatikan siapa pihak yang mengorganisasi dan membiayai aktivitas digital, bagaimana pengaruhnya terhadap kompetisi, serta apakah peserta pemilu dan pemilih mendapatkan perlakuan yang adil.

Dr. Hurriyah turut menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara upaya melindungi integritas pemilu dan menjamin kebebasan politik masyarakat. Menurutnya, disinformasi harus dibedakan dari kekeliruan, opini, satire, maupun kritik politik. Setiap tindakan pengawasan dan penindakan harus didasarkan pada aturan yang jelas, bukti yang memadai, serta prosedur yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pengawasan pemilu harus berorientasi pada perlindungan hak dan keadilan proses, bukan pengendalian opini,” menjadi penegasan penting dalam materi tersebut.

Sebagai tindak lanjut, terdapat sejumlah langkah yang perlu diperkuat oleh Bawaslu, di antaranya meningkatkan perspektif pengawasan dari kasus individual menuju pola dan dampak terhadap kompetisi, membangun koordinasi dengan KPU, platform digital, aparat penegak hukum, media, akademisi, dan masyarakat sipil sesuai kewenangan masing-masing, serta mendorong transparansi pembiayaan dan aktivitas kampanye digital.

Melalui kegiatan Pendalaman Substansi Materi Bawaslu Membelajarkan Vol. 2 ini, jajaran Bawaslu diharapkan semakin memahami tantangan pengawasan pemilu di era digital. Materi tersebut juga menjadi penguatan kapasitas kelembagaan agar pengawasan tidak hanya berorientasi pada pencegahan dan penindakan pelanggaran, tetapi juga mampu menjaga keadilan kompetisi, kebebasan pemilih, serta kepercayaan publik terhadap demokrasi.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Bangkalan dalam kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan profesionalitas jajaran pengawas pemilu dalam menghadapi dinamika serta tantangan pengawasan pemilu, khususnya di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi