Hadapi Ancaman Disinformasi, Bawaslu Perkuat Pemahaman Pengawasan Ruang Digital
|
bangkalan.bawaslu.go.id - Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengikuti kegiatan Pendalaman Substansi Materi Bawaslu Membelajarkan Vol. 2 yang diselenggarakan Bawaslu Republik Indonesia (RI), Kamis (19/11/2026). Kegiatan dilaksanakan secara daring dan diikuti oleh jajaran Bawaslu se-Indonesia.
Salah satu materi yang dibahas mengangkat tema “Transformasi Digital, Pengawasan Teknologi, dan Integrasi Ruang Digital” yang disampaikan oleh Khoirunnisa Nur Agustyati.
Dalam paparannya, Khoirunnisa menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), menghadirkan tantangan baru dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemilu. Ancaman tersebut di antaranya berupa konten deepfake, jaringan bot otomatis, serta micro-targeting pemilih yang berpotensi memengaruhi opini dan perilaku pemilih.
“Perkembangan teknologi kecerdasan buatan membuat masyarakat semakin sulit membedakan konten asli dan konten hasil rekayasa. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga kualitas informasi serta melindungi pemilih dari manipulasi di ruang digital,” menjadi salah satu poin penting dalam paparan tersebut.
Selain itu, materi juga menekankan pentingnya keterbukaan data pemilu dan perlindungan data pribadi pemilih. Pengelolaan data kepemiluan harus dilakukan secara transparan, akuntabel, serta menjamin keamanan dan kerahasiaan data.
Dalam hal ini, keterbukaan data pemilu dinilai dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, memberikan ruang bagi akademisi dan media untuk melakukan analisis, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses dan hasil pemilu.
Khoirunnisa juga memaparkan pentingnya penerapan prinsip perlindungan data pribadi, mulai dari kejelasan dasar hukum, pembatasan akses data, hingga penguatan keamanan melalui enkripsi dan autentikasi dua faktor. Hal tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan maupun kebocoran data pemilih.
Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi digital dalam tahapan pemilu juga perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Penggunaan teknologi dalam proses rekapitulasi, misalnya, harus tetap disertai mekanisme verifikasi untuk memastikan akurasi prosedur dan hasil penghitungan suara.
Khoirunnisa juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, platform media sosial, media, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mencegah serta menangani disinformasi pemilu. Sinergi multipihak diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan demokratis.