Penataan Dapil dan Konversi Suara Dinilai Krusial, Bawaslu Perkuat Pengawasan Substantif Hadapi Pemilu 2029
|
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) terus mematangkan kesiapan pengawasan menjelang Pemilu 2029 melalui kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang dihelat pada Kamis, 5 November 2026. Dalam sesi utama, Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus Anggota Dewan Pembina Perludem, Titi Anggraini, memaparkan materi strategis bertajuk "Desain Sistem Pemilu dan Penataan Daerah Pemilihan".
Kegiatan ini menyoroti bahwa penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi bukanlah sekadar pekerjaan administratif belaka, melainkan tahapan krusial yang menentukan nilai suara rakyat, komposisi keterwakilan, hingga keadilan arena kompetisi antarpartai.
Dapil dan Konstitusionalitas Nilai Suara
Titi Anggraini menegaskan bahwa keputusan mengenai jumlah kursi dan batas wilayah dapil memengaruhi siapa yang akan memperoleh keterwakilan politik di parlemen. Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022 yang menegaskan bahwa penetapan dapil merupakan bagian integral dari tahapan pemilu berdasarkan Pasal 167 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
"Penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan bagian dari tahapan pemilu yang menentukan nilai setiap suara, komposisi keterwakilan, serta arena kompetisi antarpartai dan calon," ujar Titi dalam pemaparannya.
Ia juga memaparkan adanya disparitas atau ketimpangan representasi penduduk per kursi DPR. Sebagai contoh, rasio penduduk per kursi di Kalimantan Utara tercatat sekitar 236 ribu jiwa, sementara di Jawa Barat mencapai 534 ribu jiwa (selisih sekitar 2,3 kali lipat) dengan tingkat penyimpangan yang melampaui standar rekomendasi internasional seperti Venice Commission.
Tiga Variabel Utama Konversi Suara dan Ancaman Wasted Vote
Dalam pemaparannya, terdapat tiga variabel utama yang mengubah suara menjadi kursi, yakni besaran dapil (district magnitude), formula konversi suara, dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Sejak Pemilu 2019, Indonesia menggunakan metode Sainte-Laguë murni (pembagi angka ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya) untuk menggantikan metode Kuota Hare. Kendati demikian, ukuran dapil yang kecil sering kali memunculkan "ambang batas tersembunyi" (effective threshold) yang membuat suara sah gagal terkonversi menjadi kursi (wasted vote).
Data menunjukkan suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR mencapai sekitar 13,60 juta suara (9,71%) pada Pemilu 2019, dan meningkat menjadi sekitar 17,30 juta suara (11,4%) pada Pemilu 2024.
Terkait wacana perubahan ambang batas, Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa perubahan norma dan besaran ambang batas harus dirancang berkelanjutan, menjaga proporsionalitas, serta menekan suara yang tidak terkonversi.
Enam Langkah Strategis Pengawasan Bawaslu
Menghadapi tantangan menuju Pemilu 2029 dan 2031—termasuk potensi pemekaran daerah, desain gerrymandering, hingga dinamika pembahasan RUU Pemilu—Bawaslu didorong untuk memperkuat fungsi pengawasan melalui enam langkah konkret:
Menguji Rancangan Dapil: Menguji setiap rancangan berdasarkan tujuh prinsip dalam Pasal 185 UU Pemilu menggunakan instrumen tertulis (Perbawaslu 15/2018).
Memverifikasi DAK2: Menghitung bilangan pembagi penduduk dan mengukur simpangan nilai suara per dapil (dengan ambang kewajaran ideal $\pm 10\%$).
Mengawal Uji Publik: Memastikan uji publik berlangsung substantif di mana seluruh masukan dicatat, dijawab, dan dipublikasikan oleh KPU.
Menyampaikan Rekomendasi Tertulis: Mengeluarkan rekomendasi sebelum penetapan resmi dapil dan mengumumkannya sebagai bentuk akuntabilitas publik.
Menyiapkan Penyelesaian Sengketa: Menangani sengketa proses secara cepat, cermat, dan konsisten.
Menjaga Independensi Kelembagaan: Memastikan Bawaslu tidak terseret dalam kompromi politik praktis, mengingat hasil konsultasi DPR terhadap PKPU sifatnya tidak mengikat KPU.
"Bawaslu harus mengawasi prinsip, data, prosedur, transparansi, serta memastikan proses penataan dapil tidak menjadi kompromi politik," tegas Titi menggarisbawahi posisi strategis pengawas pemilu.
Melalui penguatan substansi ini, jajaran Bawaslu diharapkan mampu mengawal penataan dapil yang berlandaskan prinsip kesetaraan nilai suara (one person, one vote, one value) demi mewujudkan pemilu yang demokratis dan berintegritas tinggi.