Nurul Ghufron : Pemimpin Yang Jujur Lahir Dari Pemilihan Yang Bersih Dari Politik Uang

Menghadapi Pilkada serentak tahun 2020, Bawaslu Provinsi Jawa Timur gelar diskusi publik dengan tema "Kaum Miskin Kota Dalam Pusaran Politik Uang.
Narasumber dalam kegiatan tersebut Dr. Nurul Ghufron, SH., MH selaku pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Beka Ulang Hapsara sebagai komisioner Komnas HAM, Rabu Pagi (8/7/20) secara daring.

Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menegaskan bahwa ada keterkaitan antara operasi tangkap tangan yang biasanya dilakukan oleh KPK dengan pembiayaan dalam Pilkada. Saat menanggapi pertanyaan dari Anggota Bawaslu Jatim, Nur Elya Anggraini saat memimpin jalannya Diskusi Publik.

“Ada korelasinya OTT KPK dengan cost politik dalam Pilkada,” terangnya.

Menurut pria kelahiran Sumenep ini, biaya yang digunakan oleh peserta Pilkada dari mahar politik, cost politik dan politik uang bisa mencapai sampai 20 Miliar. Pembiayaan yang cukup besar ini akan berdampak kepada jalannya pemerintahan.

“Orientasinya adalah mengembalikan modal yang dimiliki. Kalau dihitung dari gaji yang diterima, maka tidak aka cukup untuk mengembalikan modal yang dikeluarkan,” imbuhnya.

Lanjut, Nurul Ghufron menjelaskan bahwa untuk menciptakan pemimpin yang berintegritas tinggi dan jujur perlu suatu proses pemilihan yang bersih dari politik uang, Karena itu untuk menciptakan pemimpin yang kredibel dan jujur serta amanah maka diperlukan suatu proses pemilu yang jujur dan dapat dipercaya.

“Pemilih dewasa perlu dilahirkan dari sistem Pilkada yang jujur dan adil agar supaya melahirkan pemimpin yang baik dan berkualitas, Jika ini selesai maka selesai pula tugas KPK. Namun sebaliknya apabila pemilu/pemilihan rusak jangan disalahkan kalau kemudian akhirnya melahirkan pemimpin yang tidak jujur dan tidak amanah," Pungkasnya.