Lolly Suhenty: Media Sosial Bawaslu Harus Jadi Ruang Belajar, Mendengar, dan Bertemu dengan Masyarakat
|
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mendorong adanya pergeseran pola komunikasi media Bawaslu agar semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan dalam kegiatan Cakruan Demokrasi, Kamis (8/10/2026), yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom oleh Bawaslu Jatim.
Lolly Suhenty mengatakan, media sosial Bawaslu selama ini tidak cukup hanya digunakan untuk memperkenalkan lembaga, tugas, fungsi, dan kewenangannya. Ke depan, komunikasi Bawaslu perlu diarahkan menjadi ruang yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Media Bawaslu tidak cukup hanya menjadi etalase lembaga. Sesuatu yang bisa dilihat, tetapi masyarakat tidak tersentuh,” ujar Lolly.
Menurutnya, pola komunikasi perlu bergeser menjadi ruang untuk belajar, ruang untuk mendengar, sekaligus ruang untuk bertemu dengan masyarakat. Karena itu, konten yang diproduksi perlu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya terkait demokrasi dan kepemiluan.
“Pertanyaannya sekarang, masyarakat hari ini perlu diberikan apa tentang demokrasi dan kepemiluan?” katanya.
Lolly Suhenty mendorong agar konten edukasi substantif menjadi bagian terbesar dalam produksi media Bawaslu. Proporsinya dapat diarahkan sekitar 80–90 persen untuk konten edukasi, sedangkan 10–20 persen sisanya untuk konten seremonial dan kelembagaan.
Pergeseran tersebut, lanjutnya, bukan sekadar perubahan jumlah atau jenis konten, tetapi perubahan cara Bawaslu berkomunikasi dengan publik. Media Bawaslu diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang relevan, mudah dipahami, serta mendorong masyarakat untuk semakin memahami dan terlibat dalam kehidupan demokrasi.
Masyarakat, kata Teh Lolly sapaan akrabnya, perlu mendapatkan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Mulai dari memahami proses pemilu, hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, mengenali potensi pelanggaran, memahami cara melaporkan dugaan pelanggaran, hingga pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.
Dengan perubahan pola tersebut, media Bawaslu tidak berhenti pada publikasi kegiatan lembaga. Media diharapkan menjadi sarana membangun pengetahuan publik sekaligus membuka ruang komunikasi dua arah antara Bawaslu dan masyarakat.
“Media sosial kita harus menjadi ruang untuk belajar, ruang kita mendengar, ruang kita ketemu,” tegasnya.
Lolly menekankan, keberadaan media sosial Bawaslu pada akhirnya tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dipublikasikan, tetapi dari dampak informasi yang diberikan kepada masyarakat. Konten yang diproduksi harus mampu membuat masyarakat lebih memahami demokrasi dan kepemiluan, sekaligus merasa memiliki ruang untuk berpartisipasi.
Pergeseran pola komunikasi ini menjadi bagian penting dalam membangun media sosial Bawaslu yang lebih public centric, yakni komunikasi yang tidak hanya berbicara tentang lembaga, tetapi hadir untuk menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.