Kick Off Penguatan Kelembagaan, Bawaslu Se-Jatim Berfokus Pada 8 Bidang Strategis

Bawaslu Jatim secara resmi memulai penguatan kelembagaan bagi Bawaslu Kabupaten/Kota pada Selasa, 19 Agustus 2025 di Surabaya. Ditandai secara simbolik berupa pemukulan gong oleh Anggota Bawaslu, Totok Hariyono. 

Penguatan kelembagaan berfokus pada 8 bidang strategis. Antara lain, akuntabilitas keuangan, pelayanan Informasi hukum dan PPID, hubungan dan eksistensi kelembagaan, pengolahan data, literasi demokrasi, penataan tata kelola internal, modernisasi birokrasi, dan peningkatan kinerja kelembagaan. 

Setiap bidang dikerjakan dengan pendekatan koordinator wilayah (koorwil). Masing-masing koorwil akan bertanggung jawab dalam mengembangkan satu kabupaten/kota sebagai proyek percontohan. Di mana dari 8 kabupaten/kota yang diajadikan sebagai pilot project diharapkan mampu menyebarluaskan ke kabupaten/kota lainnya. 

Ketua Bawaslu Jatim, A. Warits mengungkapkan bahwa latar belakang penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi terhadap Kabupaten/Kota berakar dari analisa dan refleksi yang panjang.

”Misalnya, bagaimana akuntabilitas keuangan sering terkendala kapasitas verifikasi di daerah, bagaimana prinsip kolektif-kolegial masih sering terhambat oleh ego sektoral, atau bagaimana publik belum sepenuhnya melihat Bawaslu sebagai aktor penting dalam menjaga demokrasi, terutama di luar tahapan pemilu,” ungkapnya.

Lebih dalam, Alumni Pondok Pesantren Tebuireng ini mengungkapkan bahwa penguatan kelembagaan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk meneguhkan eksistensi, membangun sinergi demi pemilu yang semakin berkeadilan dan semakin berkeadaban. 

”Penguatan kelembagaan adalah investasi jangka panjang. Ia bukan soal menambah kegiatan, tetapi menata ulang cara kita bekerja, berkoordinasi, mengambil keputusan, hingga membangun kepercayaan publik. Kita ingin menjadikan kelembagaan ini tidak hanya kokoh dalam struktur, tapi juga berdaya dalam kultur dengan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan kolektivitas yang hidup dalam praktik sehari-hari,” ungkapnya

Pria Kelahiran Sumenep ini mengungkapkan bahwa penguatan kelembagaan bukan milik provinsi semata. 

”Ini adalah milik kita bersama. Dari kabupaten/kota, koordinator wilayah. Karena hanya melalui sinergi vertikal yang kuat, kita bisa membangun satu sistem kelembagaan yang utuh dan tetap kontekstual dengan kebutuhan lokal,” tambahnya.

Lewat penguatan kelembagaan, Warits berharap dijadikan sebagai ruang perubahan. momentum membangun ulang cara kita bergerak, berkoordinasi, dan hadir di tengah masyarakat. Hadir dalam kick off penguatan kelembagaan adalah Anggota Komisi II DPR RI, Forkopimda Jawa Timur, Bawaslu Kabupaten/Kota, pegiat pemilu, akademisi, organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan.