Lompat ke isi utama

Berita

Jaga Keamanan Data Pemilih, Bawaslu Perkuat Pemahaman Jajaran Tentang UU PDP

jpg

Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi (kiri atas) saat menyampaikan materi di hadapan jajaran Bawaslu se-Indonesia dalam Bawaslu membelajarkan vol.2

Bawaslu Kabupaten Bangkalan mengikuti kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang dilaksanakan secara daring pada Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini menjadi sarana penguatan kapasitas dan peningkatan pemahaman jajaran pengawas pemilu terhadap berbagai isu strategis dalam penyelenggaraan pemilu, khususnya terkait tata kelola data pemilih.

Dalam kegiatan tersebut, terdapat sejumlah materi yang dibahas, di antaranya Problematika Struktural Pemutakhiran Data Pemilih yang disampaikan oleh Ilham Saputra, S.Sos., M.I.P., serta Pelindungan Data Pribadi Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilu yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M.

Dalam materi pelindungan data pribadi pemilih, Prof. Dr. Sinta Dewi Rosadi, S.H., LL.M. membahas pentingnya menjaga keamanan dan kerahasiaan data pemilih dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Data pemilih memuat informasi pribadi yang harus dikelola secara bertanggung jawab, sesuai ketentuan pelindungan data pribadi.

Materi tersebut juga menyoroti berbagai risiko dalam pengelolaan data, seperti kebocoran informasi, penyalahgunaan identitas, akses tanpa kewenangan, hingga ancaman serangan siber. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip pembatasan akses, keamanan sistem, transparansi yang proporsional, serta akuntabilitas dalam pemrosesan data pemilih.

Bagi Bawaslu, pemahaman terhadap kedua materi tersebut menjadi penting dalam menjalankan fungsi pengawasan pemutakhiran data pemilih. Pengawasan tidak hanya diarahkan pada ketepatan prosedur dan hasil pemutakhiran, tetapi juga memastikan hak pilih masyarakat terlindungi serta data pribadi pemilih tetap aman.

Melalui keikutsertaan dalam Bawaslu Membelajarkan Volume 2, Bawaslu Kabupaten Bangkalan diharapkan dapat terus memperkuat kapasitas jajaran pengawas, meningkatkan kualitas pengawasan, serta mendorong terwujudnya tata kelola data pemilih yang akurat, inklusif, aman, dan akuntabel.

Pemutakhiran data pemilih bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari upaya menjamin hak konstitusional warga negara dan menjaga integritas demokrasi.