Ida Budhiati Kupas Regulasi Kampanye dan Tantangan Penegakan Hukum Pemilu
|
bangkalan.bawaslu.go.id - Memahami regulasi kampanye menjadi bagian penting dalam memperkuat kualitas pengawasan Pemilu. Tidak hanya berkaitan dengan metode dan tahapan kampanye, pemahaman terhadap larangan, politik uang, serta mekanisme penanganan pelanggaran juga diperlukan untuk memastikan kompetisi politik berjalan secara jujur dan adil.
Hal tersebut disampaikan Ida Budhiati, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, dalam pemaparan materi bertajuk “Kampanye Pemilu 2024” yang dilaksanakan secara daring pada Senin (9/11/2026).
Dalam paparannya, Ida menjelaskan bahwa kampanye Pemilu merupakan kegiatan peserta Pemilu atau pihak yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih melalui penyampaian visi, misi, program, maupun citra diri peserta Pemilu. Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk memahami batasan aktivitas kampanye serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan melaksanakannya.
Ia menguraikan sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Pembahasan mencakup pelaksana kampanye, materi kampanye, masa kampanye, hingga berbagai metode yang dapat digunakan peserta Pemilu.
Menurutnya, metode kampanye terus berkembang mengikuti perubahan pola komunikasi masyarakat. Pertemuan terbatas dan tatap muka tidak lagi hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga dapat diselenggarakan melalui media daring. Selain itu, kampanye dapat dilakukan melalui penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, media sosial, iklan media massa, rapat umum, debat, serta kegiatan lainnya yang tidak melanggar ketentuan.
Perhatian khusus juga diberikan terhadap penggunaan media sosial dalam kampanye. Berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023, peserta Pemilu dapat membuat paling banyak 20 akun untuk setiap jenis aplikasi. Pengaturan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dipahami dalam melakukan pengawasan aktivitas kampanye di ruang digital.
Selain menguraikan metode kampanye, Ida menekankan pentingnya memahami larangan bagi pejabat negara dan aparatur sipil negara (ASN). Pejabat negara yang melakukan kampanye harus memperhatikan tugas pemerintahan, tidak menggunakan fasilitas negara maupun fasilitas yang melekat pada jabatan, serta memenuhi ketentuan cuti.
Sementara itu, pejabat negara, pejabat daerah, ASN, kepala desa, dan pihak lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan dilarang membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan maupun merugikan peserta Pemilu tertentu. Larangan keberpihakan juga mencakup kegiatan berupa pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, hingga pemberian barang yang mengarah pada keberpihakan terhadap peserta Pemilu.
Dalam pembahasan mengenai politik uang, Ida menjelaskan bahwa praktik tersebut memiliki sejumlah fase, mulai dari pencalonan, masa kampanye, masa tenang, hingga pemungutan suara. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengatur sejumlah bentuk politik uang, termasuk pemberian imbalan kepada partai politik untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta pemberian uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.
Namun, ia juga menguraikan adanya sejumlah ruang lingkup praktik politik uang yang belum sepenuhnya tercakup dalam pengaturan tersebut, seperti imbalan kepada partai politik dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD, imbalan atau janji kepada pemilih untuk menghimpun dukungan bakal calon anggota DPD, serta imbalan kepada penyelenggara Pemilu.
Lebih lanjut, Ida memaparkan mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu, baik pelanggaran administratif maupun tindak pidana Pemilu. Untuk pelanggaran administratif, ia menjelaskan ketentuan mengenai pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), termasuk subjek hukum dan unsur-unsur yang harus dibuktikan.
Adapun penanganan tindak pidana politik uang dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum terpadu (Gakkumdu), dengan memperhatikan ketentuan pelaporan, pemeriksaan, serta pembuktian sesuai peraturan perundang-undangan.
Pada bagian akhir, Ida mengangkat tantangan penegakan hukum melalui pendekatan Legal System Theory yang dikemukakan Lawrence M. Friedman. Teori tersebut membagi sistem hukum ke dalam tiga unsur, yakni substansi hukum (legal substance), struktur hukum (legal structure), dan budaya hukum (legal culture).
Ketiga unsur tersebut saling berkaitan. Regulasi yang baik perlu didukung oleh aparatur pelaksana yang memiliki kapasitas serta budaya hukum masyarakat yang mendukung kepatuhan terhadap aturan.
Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi kampanye dan penegakan hukum Pemilu, diharapkan jajaran pengawas semakin cermat dalam mengidentifikasi potensi pelanggaran, memahami batasan aktivitas kampanye, serta menentukan langkah pengawasan dan penanganan sesuai kewenangannya.
Pengawasan Pemilu pada akhirnya bukan hanya memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan, tetapi juga menjaga agar setiap peserta memiliki kesempatan yang setara dan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam proses demokrasi yang berintegritas.