Lompat ke isi utama

Berita

Hadapi Masa Kampanye, Bawaslu Bangkalan Ikuti Rakornas Bersama Seluruh Bawaslu se-Indonesia.

Bertujuan untuk mencegah maraknya pelanggaran pemilu khususnya pada masa kampanye pemilu 2024, Bawaslu RI menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Kupang Nusa Tenggara Timur. Bawaslu Bangkalan melalui Koordinator Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Malikul Amin mengikuti giat selama 3 hari di Kota Kasih Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), (13/10/2023). Pada kesempatan ini Lolly Suhenty Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat berpesan agar Pengawas Pemilu disemua tingkatan untuk Fokus, Menjaga soliditias dalam mengawasi tahapan kampanye. "Dalam konteks tahapan kampanye, pengawas harus bisa fokus, soliditias yang kuat bukan hanya jajaran pemilu tetapi jajaran stakeholder penyelenggaraan pemilu," ujarnya. Lebih lanjut, ibu tiga anak yang juga seorang aktivis perempuan ini menegaskan agar Divisi Pencegahan dan Divisi Penanganan Pelanggaran untuk membangun kolaborasi kerja yang baik untuk mengawasi tahapan kampanye. Lolly mengingatkan bahwa kedua divisi ini menjadi garda terdepan sebagai tim fasilitas Pengawasan Kampanye. Untuk itu, Kordiv harus meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait regulasi, titik rawan dengan memaksimalkan semua stakeholder terkait. Untuk itu diperlukan bukan hanya keberanian tetapi juga pengetahuan yang cukup dalam penegakan hukum pemilu masa kampanye. "Sebagai pengawas pemilu harus punya keberanian mengawasi pemilu. Keberanian tanpa pengetahuan hanya ngawur tetapi keberanian harus diikuti dengan pemahaman regulasi yang baik," tambah Lolly. Pada Sambutannya mantan pengawas pemilu provinsi jabar ini juga menjelaskan mengapa kegiatan ini dilaksanakan di Kupang Nusa Tenggara Timur. Hal ini dikarenakan NTT memiliki indeks kerawanan pemilu cukup tinggi dan beberapa kabupaten di NTT memiliki kerawanan tinggi. "Nusa Tenggara Timur dipilih sebagai tuan rumah karena posisi provinsi rawan sedang, rawan tinggi dalam dimensi kontestasi. Posisi rawan tinggi politisasi suara di Kabupaten Malaka dan Alor," pungkasnya Sebagai informasi, kegiatan ini selain mengikuti pemaparan dari berbagai narasumber dengan menghadirkan Ida Budiati (akademisi), Dr. Solapari (pegiat pemilu), Ismail Fahmi (drone emprit) juga dilakukan pemaparan dari masing - masing Provinsi terkait evaluasi pelaksanaan pengawasan dan kerawanan kampanye pada pemilu tahun 2019.
Tag
Berita
Pemilu 2024