Dwi Endah Prasetyowati Dorong Kehumasan Bawaslu Hadirkan Ruang Publik yang Penuhi Kebutuhan Masyarakat
|
Anggota Bawaslu Jawa Timur Dwi Endah Prasetyowati mendorong jajaran Bawaslu untuk menjadikan ruang publik sebagai bagian penting dalam pengelolaan komunikasi kelembagaan. Menurutnya, komunikasi Bawaslu harus mampu hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan hanya menyampaikan aktivitas lembaga.
Hal tersebut disampaikan Dwi Endah Prasetyowati dalam kegiatan Cangkruan Demokrasi yang membahas penguatan dan reorientasi kehumasan Bawaslu, Kamis (8/10/2026), yang dilaksanakan secara daring.
Menurut Dwi Endah, ruang publik memiliki posisi penting dalam membangun komunikasi antara Bawaslu dan masyarakat. Karena itu, kehumasan perlu memahami apa yang dibutuhkan publik dan menghadirkan informasi yang relevan dengan persoalan yang mereka hadapi.
“Ruang publik harus kita hadirkan. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat harus bisa kita penuhi melalui komunikasi yang kita bangun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan informasi mengenai kegiatan dan agenda Bawaslu. Publik membutuhkan informasi yang dapat membantu mereka memahami proses demokrasi, kepemiluan, hak-hak sebagai pemilih, serta bagaimana berpartisipasi dalam melakukan pengawasan.
Karena itu, menurutnya, Bawaslu perlu mengubah cara pandang dalam mengelola media dan kehumasan. Publikasi kegiatan tetap penting, tetapi harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi komunikasi yang lebih luas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai kita hanya berbicara tentang apa yang kita kerjakan. Yang lebih penting adalah apakah yang kita sampaikan itu dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.
Dwi Endah juga mendorong agar ruang komunikasi Bawaslu menjadi ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan aspirasi, pertanyaan, maupun persoalan yang berkaitan dengan demokrasi dan kepemiluan.
Dengan demikian, komunikasi Bawaslu tidak berjalan satu arah. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses komunikasi yang dibangun oleh lembaga pengawas pemilu.
Ia menilai, kebutuhan masyarakat harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan tema dan bentuk konten yang diproduksi Bawaslu. Setiap informasi yang disampaikan perlu memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat sehingga komunikasi yang dibangun tidak berhenti pada penyampaian pesan kelembagaan.
Pergeseran tersebut sejalan dengan semangat reorientasi kehumasan, yakni mengubah pola komunikasi dari publikasi kelembagaan menuju komunikasi yang berdampak. Bawaslu diharapkan mampu membangun ruang publik yang informatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Melalui pendekatan tersebut, kehumasan Bawaslu tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi kegiatan lembaga, tetapi menjadi jembatan komunikasi antara Bawaslu dengan masyarakat dalam membangun pemahaman dan partisipasi publik dalam demokrasi.