Dr. Puadi: Keterbukaan Informasi Jadi Bagian Penting dalam Mewujudkan Demokrasi Berkeadilan
|
bangkalan.bawaslu.go.id - Demokrasi tidak hanya berbicara tentang penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu), tetapi juga tentang pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang terbuka, mudah diakses, dan dipahami. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan demokrasi yang berkeadilan.
Hal tersebut disampaikan Puadi dalam kegiatan Cangkrukan Demokrasi dengan tema mewujudkan keterbukaan data dan informasi pemilu yang inklusif bagi disabiltas dan kelompok rentan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Timur secara daring, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini melibatkan 38 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.
Dalam pemaparannya, Puadi menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari hak publik yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Masyarakat perlu mendapatkan akses yang memadai terhadap informasi mengenai tugas, fungsi, dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
“Demokrasi bukan hanya tentang penyelenggaraan pemilu, tetapi juga bagaimana masyarakat mendapatkan akses informasi yang terbuka, mudah dijangkau, dan dipahami. Keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan demokrasi serta mendorong perubahan nyata di tengah masyarakat,” ujar Puadi.
Ia menjelaskan, tata kelola informasi memiliki tiga dimensi penting, yakni ketersediaan, keteraksesan, dan keterpahaman. Ketersediaan berarti informasi telah disediakan dan dipublikasikan kepada masyarakat. Keteraksesan berkaitan dengan kemudahan publik dalam menjangkau informasi, termasuk melalui pemanfaatan teknologi. Sementara itu, keterpahaman menekankan pentingnya penyajian informasi dengan format dan bahasa yang mudah dipahami.
Menurutnya, keterbukaan informasi tidak cukup hanya diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan. Informasi yang disampaikan juga harus dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat serta memberikan pemahaman yang utuh mengenai substansi kepemiluan dan pengawasan pemilu.
Keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara pemilu dalam memenuhi hak masyarakat. Dengan akses informasi yang memadai, publik memiliki kesempatan untuk mengetahui, memahami, dan turut mengawal proses demokrasi.
Melalui kegiatan Cangkrukan Demokrasi ini, Bawaslu diharapkan terus memperkuat tata kelola informasi publik agar semakin transparan, inklusif, dan akuntabel. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pengawasan pemilu yang tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan tahapan, tetapi juga pada terwujudnya demokrasi yang memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat.