Bukan Sekadar Administrasi, Pengawasan Dana Kampanye Harus Pastikan Keadilan Pemilu
|
bangkalan.bawaslu.go.id - Pengawasan Pemilu tidak cukup hanya memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur. Lebih dari itu, pengawasan perlu diarahkan untuk menjamin kesetaraan kompetisi, melindungi hak politik masyarakat, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara dalam kontestasi elektoral.
Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam materi bertajuk “Transformasi Pengawasan Bawaslu untuk Meminimalisir Rezim Otokrasi Elektoral” yang disampaikan Dr. rer.pol. Mada Sukmajati, M.PP., dari Departemen Politik dan Pemerintahan, Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) (9/11/26) secara daring.
Dalam paparannya, Mada menjelaskan bahwa pemilu dapat saja berlangsung tertib secara prosedural, tetapi belum tentu mencerminkan kompetisi yang adil dan demokratis. Ketimpangan kompetisi, pembatasan hak politik, manipulasi informasi, hingga penegakan hukum yang selektif merupakan tantangan yang perlu diantisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pengawasan dana kampanye. Menurutnya, sistem pelaporan dana kampanye saat ini masih lebih berorientasi pada kepatuhan administratif, seperti memastikan laporan disampaikan tepat waktu dan lengkap, dibandingkan memastikan kebenaran serta kewajaran isi laporan tersebut.
“Pengawasan dana kampanye tidak boleh berhenti pada pemeriksaan apakah laporan sudah diserahkan dan memenuhi persyaratan administrasi. Hal yang lebih penting adalah memastikan apakah laporan tersebut benar-benar menggambarkan seluruh aktivitas dan pengeluaran kampanye peserta Pemilu,” menjadi salah satu penekanan dalam materi tersebut.
Mada juga menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam pengawasan dana kampanye. Verifikasi seharusnya dilakukan selama masa kampanye berlangsung, bukan hanya setelah pemungutan suara. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengetahui sumber dan penggunaan dana kampanye sebelum menentukan pilihan politiknya.
Selain persoalan dana kampanye, perkembangan teknologi digital turut menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan Pemilu. Pengeluaran untuk iklan media sosial, jasa pendengung atau buzzer, penggunaan akun anonim, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) berpotensi menjadi celah yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam sistem pelaporan kampanye.
Dalam konteks tersebut, Bawaslu perlu memperkuat pengawasan terhadap aktivitas kampanye digital, termasuk menjaga jejak bukti digital dan menghubungkan aktivitas kampanye berbayar dengan pelaporan dana kampanye. Pengawasan juga perlu diarahkan pada subjek hukum Pemilu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Bawaslu.
Materi tersebut turut mengangkat persoalan pemanfaatan sumber daya negara untuk kepentingan elektoral. Penggunaan fasilitas jabatan, mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), penyaluran bantuan sosial menjelang Pemilu, hingga pengerahan sumber daya BUMN dan BUMD menjadi sejumlah potensi penyalahgunaan yang membutuhkan pengawasan lebih kuat.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Mada menawarkan transformasi pengawasan melalui tiga arah penguatan, yakni regulasi, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas. Dari sisi regulasi, diperlukan evaluasi terhadap celah aturan dana kampanye, penguatan transparansi belanja digital, serta kejelasan pengaturan mengenai pihak ketiga dalam aktivitas kampanye.
Sementara dari sisi pengawasan, Bawaslu perlu memperkuat kemampuan analisis risiko, melakukan uji silang terhadap laporan dana kampanye, menyusun standar taksiran biaya kampanye, serta memanfaatkan teknologi untuk mendukung pemantauan dan pengelolaan bukti.
“Orientasi pengawasan harus berubah, dari sekadar memastikan laporan diserahkan menjadi memastikan kompetisi Pemilu berlangsung setara. Uang, teknologi, dan kekuasaan tidak boleh menghilangkan prinsip kesetaraan politik dalam Pemilu,” menjadi pesan utama yang mengemuka dalam paparan tersebut.
Melalui penguatan regulasi, kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi lintas lembaga, Bawaslu diharapkan mampu membangun sistem pengawasan yang lebih adaptif terhadap perkembangan tantangan Pemilu.
Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga integritas demokrasi, sehingga Pemilu tidak hanya terlaksana secara prosedural, tetapi juga berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh peserta.