Bawaslu Se-Jatim Siapkan Pengawasan Tahapan Pemilu 2029, Sengketa Proses Jadi Perhatian
|
bangkalan.bawaslu.go.id - Persiapan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kegiatan Reboan Sharing Session, Rabu 14 Oktober 2026 secara daring. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari rencana kegiatan penyelenggara pemilu pada 2027, pengawasan pendaftaran dan verifikasi partai politik, hingga kesiapan Bawaslu dalam menangani sengketa proses pemilu.
Dalam pemaparannya, Rusmifahrizal Rustam menyampaikan bahwa sejumlah kegiatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahun 2027 telah memperoleh persetujuan anggaran. Kegiatan tersebut meliputi pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu 2029, pemutakhiran daftar pemilih, serta penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Menurutnya, persiapan tersebut menjadi bagian penting dalam menyambut dimulainya tahapan Pemilu 2029. Meski demikian, tanggal pemungutan suara belum diumumkan secara resmi sehingga penyelenggara pemilu perlu mencermati perkembangan regulasi dan jadwal tahapan yang akan ditetapkan.
Ia juga menyinggung kemungkinan dimulainya sosialisasi pendaftaran partai politik pada 2027. Apabila pemungutan suara dilaksanakan pada Februari 2029 dan ketentuan tahapan tetap mengacu pada jadwal yang berlaku, persiapan pendaftaran partai politik diperkirakan mulai dilakukan sekitar Februari 2027.
Bawaslu Kabupaten/Kota Bersiap Mengawal Tahapan
Dalam pembahasan tersebut, persiapan Bawaslu menghadapi tahapan Pemilu 2029 juga menjadi perhatian. Kegiatan Bawaslu pada 2027 disebut telah dianggarkan dan masih menunggu penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dengan masuknya tahapan pemilu, kegiatan secara luring diperkirakan dapat kembali dilaksanakan.
Bawaslu kabupaten/kota memiliki peran penting dalam mengawal proses kepemiluan, khususnya tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik, penetapan peserta pemilu, serta penyusunan calon anggota legislatif.
Periode 2027–2028 diperkirakan menjadi fase penting dalam pengawasan sekaligus penanganan sengketa proses pemilu. Pengalaman Pemilu 2024 menjadi salah satu pembelajaran bahwa persoalan administrasi maupun pencalonan dapat berujung pada permohonan sengketa yang harus ditangani sesuai ketentuan.
Verifikasi Dokumen Menjadi Kunci Pengawasan
Selain kesiapan tahapan, keabsahan dokumen pencalonan turut menjadi perhatian dalam diskusi. Pengawasan tidak cukup hanya berfokus pada kelengkapan administratif, tetapi juga perlu memastikan bahwa dokumen yang digunakan dalam proses pencalonan benar dan sah.
Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual menjadi bagian penting dalam memastikan terpenuhinya persyaratan peserta pemilu. Pengawas pemilu juga didorong untuk tetap menjalankan fungsi pengawasan meskipun menghadapi keterbatasan akses terhadap sistem informasi pencalonan.
Dokumen fisik maupun dokumen yang tersedia dalam sistem perlu dicermati sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah persoalan keabsahan persyaratan yang berpotensi muncul pada tahapan berikutnya.
Dalam konteks pencalonan, dokumen pendidikan menjadi salah satu aspek yang perlu diperiksa secara teliti. Keabsahan ijazah sebagai persyaratan pencalonan harus dipastikan agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Rusmifahrizal Rustam juga mengingatkan pentingnya pemeriksaan dokumen dalam penanganan permohonan sengketa. Permohonan yang masuk perlu diteliti kelengkapan dan keabsahan dokumennya sebelum diproses lebih lanjut, sehingga keputusan yang diambil memiliki dasar yang kuat.
Mediasi Diutamakan, Ajudikasi Jika Diperlukan
Pembahasan berikutnya menyoroti mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu melalui mediasi dan ajudikasi. Simulasi penanganan sengketa yang disusun oleh staf dinilai telah menggambarkan persoalan yang berpotensi muncul pada tahapan pendaftaran partai politik.
Dalam penyelesaian sengketa, mediasi perlu dioptimalkan untuk mencari kesepakatan antara para pihak. Apabila persoalan dapat diselesaikan melalui mediasi, proses tidak perlu dilanjutkan ke tahap ajudikasi. Sebaliknya, ajudikasi dilakukan apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pendekatan tersebut penting karena penanganan sengketa harus berjalan seiring dengan jadwal tahapan pemilu. Oleh karena itu, jajaran pengawas diminta mulai memetakan potensi persoalan sejak dini agar dapat mempersiapkan langkah penanganan secara tepat.