Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Bedah Aritmatika Elektoral dan Desain Wasted Vote untuk Perkuat Pemilu Berintegritas

jpg

Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A saat memberikan paparan materinya saat menjadi narasumber dalam giat Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Vol. 2

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia terus memperkuat kapasitas teknis dan pengawasan kelembagaan. Langkah ini diwujudkan melalui agenda Pendalaman dan Penguatan Substansi Bawaslu Membelajarkan Vol. 2 yang menghadirkan Guru Besar Ilmu Politik sekaligus Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., sebagai narasumber utama. 

Dalam paparannya yang bertajuk "Aritmatika Elektoral: Daerah Pemilihan, Konversi Suara, dan Alokasi Kursi", Prof. Ridho menekankan pentingnya jajaran pengawas pemilu memahami kalkulasi teknis matematis di balik konversi suara rakyat menjadi kursi parlemen. 

Demokrasi Bukan Sekadar Transaksi Angka

Prof. Ridho menjelaskan bahwa aritmatika elektoral mencakup penghitungan matematis, kalkulasi statistik suara, serta proyeksi alokasi kursi dalam sistem pemilu representatif. Namun, ia mengingatkan agar proses demokrasi tidak mereduksi makna kedaulatan rakyat hanya menjadi permainan angka logis demi mengejar ambang batas (threshold) atau mayoritas kekuasaan semata. 

"Jika demokrasi direduksi sebatas aritmatika elektoral, politik berisiko terjebak pada pragmatisme angka (elektoralisme). Kualitas kandidat, substansi kebijakan, dan aspirasi nyata masyarakat sering kali terabaikan oleh transaksi politik," tegas Prof. Ridho dalam pemaparannya. 

Ia menambahkan, konversi suara di Indonesia bertumpu pada tiga elemen kunci, yakni:

  1. Daerah Pemilihan (Dapil): Besaran alokasi kursi di suatu wilayah. 
  2. Metode Konversi Suara: Formula matematis pembagian kursi. 
  3. Alokasi Kursi: Penentuan distribusi kursi akhir untuk partai politik. 

Evaluasi Wasted Vote dalam Sistem Pemilu Indonesia

Salah satu poin krusial yang dibahas adalah fenomena wasted vote atau suara sah pemilih yang tidak terkonversi menjadi kursi parlemen. Fenomena ini umumnya dipicu oleh tingginya ambang batas parlemen (parliamentary threshold) serta terbatasnya jumlah kursi di suatu dapil sementara jumlah partai peserta pemilu cukup banyak. 

Berdasarkan analisis komparatif dari penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Indonesia:

Keunggulan Sainte Lague Murni: Metode Sainte Lague Murni (SLM) yang diterapkan sejak Pemilu 2019 terbukti lebih adil dan proporsional dalam meminimalisir suara terbuang dibandingkan metode Kuota Hare yang digunakan pada Pemilu 1955–2014. 

Tren Wasted Vote: Pada Pileg 2024, proporsi wasted vote secara nasional tercatat sebesar 18,80% (sekitar 27,9 juta suara), menurun dibandingkan Pileg 2019 sebesar 21,43%. 

Rekomendasi Strategis Penguatan Sistem Elektoral

Guna mengoptimalkan tata kelola pemilu dan menekan tingkat suara terbuang pada pemilu mendatang, Prof. Ridho menyampaikan dua rekomendasi strategis bagi pengambil kebijakan:

  1. Pertahankan Metode Sainte Lague Murni: Konsistensi penggunaan metode ini terbukti paling efektif dan proporsional untuk menjaga keterwakilan suara pemilih. 
  2. Penyesuaian Ambang Batas Parlemen menjadi 2,5%: Ambang batas 4% dinilai terlalu tinggi dan memicu besarnya wasted vote. Penurunan ke angka 2,5% dinilai ideal karena setara dengan perolehan minimal 17 kursi per partai politik. Angka ini pas untuk menopang distribusi kader parpol di seluruh Alat Kelengkapan DPR RI (13 Komisi, Bamus, Baleg, Banggar, MKD/BURT, dan BKSAP/BAKN). 

Melalui pendalaman substansi ini, Bawaslu berkomitmen untuk terus meningkatkan kecermatan dan kesiapan jajaran pengawas di seluruh Indonesia dalam mengawal keadilan serta integritas hasil pemilu.