Bertindak sebagai pemberi keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam terjadinya gangguan hasil dalam pemilu tahun 2024, Bawaslu Bangkalan bersama jajaran panwascam gelar rapat koordinasi di Kantor Bawasu Bangkalan, Jumat (5/04/24).
Rapat koordinasi tersebut dalam rangka beberapa menyiapkan hal terkait dengan hasil pengawasan pada tahapan pemilu tahun 2024. Muhlis anggota Bawaslu Bangkalan mengatakan, saat ini ada enam permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang akan disidangkan ke Mahkamah Konstitusi.
Hingga saat ini ada enam permohonan yang diajuakan partai politik untuk pembatalan surat keputusan yang dikeluarkan KPU untuk pemilihan DPRD Kabupaten Bangkalan. Permohonan pembatalan ini di dapil 1, dapil 2, dapil 3 dan dua permohonan untuk dapil 4 dan terakhir dapil 5. Jadi totalnya ada enam permohonan," tutupnya.
