Lompat ke isi utama

Berita

Apriyanti Marwah Dorong Reorientasi Kehumasan Bawaslu, dari Publikasi Menuju Komunikasi Berdampak

jpg

Tenaga Ahli (TA) Bawaslu RI Apriyanti Marwah (kanan bawah) saat menjadi pembicara dalam diskusi cangkrukan demokrasi yang diselenggarakan Bawaslu Jatim. 

Jajaran Bawaslu perlu melakukan reorientasi dalam pengelolaan kehumasan, dari yang sebelumnya berfokus pada publikasi kelembagaan menuju komunikasi yang memberikan dampak bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Bawaslu RI Apriyanti Marwah saat menjadi pembicara dalam kegiatan Cangkrukan Demokrasi yang dilaksanakan Bawaslu Jatim secara daring, Kamis (8/10/2026).

Dalam kegiatan yang mengangkat tema “Reorientasi Kehumasan Dari Publikasi Kelembagaan Menuju Komunikasi Berdampak” tersebut, Apriyanti menjelaskan pentingnya bagi Bawaslu untuk memahami perubahan pola komunikasi publik, termasuk cara kerja algoritma media sosial.

Menurutnya, perkembangan media sosial menuntut Bawaslu tidak hanya aktif memproduksi konten, tetapi juga memiliki strategi komunikasi yang jelas. Karena itu, perlu ditentukan tim strategis media sosial yang mampu merancang, memproduksi, mendistribusikan, sekaligus mengevaluasi konten berdasarkan kebutuhan masyarakat.

“Cara algoritma bekerja harus dipahami. Kita perlu menentukan tim strategis media sosial yang tepat, sehingga komunikasi yang dibangun tidak hanya sekadar memproduksi konten,” jelasnya.

Apriyanti juga mengingatkan pentingnya menjadikan pedoman kelembagaan, termasuk Surat Edaran (SE) dan SK Nomor 75 tentang komunikasi inklusif, sebagai acuan dalam pengelolaan komunikasi Bawaslu.

Menurutnya, perubahan yang paling penting adalah menggeser sudut pandang dalam menentukan angle sebuah konten. Selama ini, komunikasi kelembagaan cenderung berangkat dari pertanyaan “Bawaslu melakukan apa?”. Ke depan, pertanyaan tersebut perlu digeser menjadi “masyarakat terdampak apa dari kerja Bawaslu?”

“Memastikan angle masyarakat atau subjek. Bawaslu melakukan apa itu sudah lewat. Kita harus bergeser pada memastikan masyarakat terdampak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, setiap kegiatan Bawaslu seharusnya tidak berhenti sebagai dokumentasi atau publikasi kelembagaan. Kegiatan tersebut perlu diterjemahkan menjadi pesan yang memiliki nilai dan manfaat bagi masyarakat.

Dengan demikian, kerja kehumasan bukan hanya menyampaikan bahwa Bawaslu telah melakukan suatu kegiatan, tetapi bagaimana masyarakat dapat memahami manfaat dari kerja tersebut. Konten yang dihasilkan harus mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat sekaligus membangun pemahaman mengenai demokrasi dan kepemiluan.

Apriyanti juga mendorong jajaran Bawaslu se-Jawa Timur untuk merancang strategi komunikasi secara bersama-sama. Strategi tersebut perlu mempertimbangkan karakter masyarakat, kebutuhan informasi, perkembangan media sosial, serta isu-isu demokrasi dan kepemiluan yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia menyadari bahwa tidak semua kerja Bawaslu yang dikomunikasikan kepada publik akan langsung mendapatkan apresiasi atau menjadi viral. Namun, kondisi tersebut tidak boleh mengurangi semangat jajaran Bawaslu untuk terus menghadirkan konten yang edukatif dan memberikan manfaat.

“Apa yang kita kerjakan hari ini belum tentu diapresiasi dan belum tentu viral. Tetapi tekad kita adalah tetap berbuat dan tetap menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.