Bawaslu Bangkalan dan PKS Bangun Komitmen Bersama Perkuat Pengawasan dan Pendidikan Demokrasi

BANGKALAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan menerima kunjungan silaturahmi kebangsaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bangkalan, Rabu (12/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog untuk memperkuat komunikasi, kolaborasi, serta komitmen bersama dalam membangun demokrasi dan pengawasan pemilu yang lebih optimal.

Silaturahmi kebangsaan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPD PKS Bangkalan, Dindin Subagya. Ia menyampaikan bahwa pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mencari solusi terbaik terhadap berbagai persoalan yang berpotensi muncul dalam proses demokrasi.

“Hal-hal yang kurang baik melalui pertemuan ini mudah-mudahan dapat mendapatkan solusi terbaiknya,” ujar Dindin.

Selain memperkuat komunikasi kelembagaan, pertemuan juga diarahkan pada rencana kolaborasi dalam program pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses demokrasi, kepemiluan, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pemilu.

Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah program kerja pengawasan yang akan dilakukan ke depan. Pengawasan tidak hanya dilakukan ketika tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga dimulai sejak pra-persiapan pengawasan hingga proses pengawasan pada saat tahapan pemilu berjalan.

Ahmad juga memaparkan program konsolidasi demokrasi yang saat ini tengah dilakukan Bawaslu Bangkalan sebagai bagian dari upaya membangun pendekatan dan komunikasi dengan berbagai pihak.

“Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu. Karena itu, membangun komunikasi dan konsolidasi dengan seluruh elemen menjadi bagian penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan sesuai dengan ketentuan,” kata Ahmad.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Bangkalan, Muhlis, menekankan pentingnya kolaborasi dalam proses pengawasan ke depan. Menurutnya, keterbatasan jajaran pengawas di tingkat bawah menjadi salah satu tantangan yang perlu direspons melalui penguatan partisipasi masyarakat.

“Bawaslu dan jajaran perlu kolaborasi dalam proses pengawasan ke depan. Karena terbatasnya jajaran kami di bawah, tentunya akan sulit bagi jajaran kita untuk melakukan pengawasan yang efektif. Melalui kesempatan silaturahmi ini kita perlu membangun komitmen bersama untuk membangun peradaban pengawasan yang lebih optimal,” tutur Muhlis.

Dalam dialog tersebut, DPD PKS Bangkalan juga menyampaikan sejumlah masukan terkait pengawasan dan penyelenggaraan pemilu. Beberapa di antaranya yakni pentingnya transparansi data hasil pencocokan dan penelitian terbatas (Coktas), penguatan edukasi kepemiluan melalui media sosial agar informasi semakin mudah diterima masyarakat, serta peningkatan akses informasi bagi masyarakat di tingkat desa.

PKS juga menyoroti potensi perubahan jumlah kursi dalam pemilu mendatang, baik kemungkinan penambahan maupun penyusutan kursi. Selain itu, muncul masukan agar Bawaslu ke depan turut mendorong pengembangan sistem e-voting serta peningkatan kualitas sistem Sirekap.

Berbagai masukan tersebut menjadi bagian dari diskusi bersama untuk melihat tantangan kepemiluan secara lebih luas. Bawaslu Bangkalan menilai komunikasi dan kolaborasi dengan partai politik serta elemen masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun ekosistem pengawasan yang partisipatif.

Silaturahmi kebangsaan tersebut diharapkan tidak berhenti pada forum dialog, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program bersama, khususnya dalam pendidikan demokrasi, penguatan partisipasi masyarakat, dan membangun budaya pengawasan yang lebih efektif di Kabupaten Bangkalan